Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru 2016
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru 2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terbaru 2016

 pajak

  1. DASAR HUKUM
    1. Pasal 7 UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
    2. PMK-101/PMK.010/2016 (berlaku sejak 27 Juni 2016) tentang penyesuaian besarnya PTKP
    3. PMK-252/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi
    4. Pasal 11, 12, 13 PER-32/PJ/2015 (berlaku sejak 7 Agustus 2015) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

  1. PENETUAN BESAR PTKP
    • Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. (Pasal 7 ayat 2 UU No.36 TAHUN 2008)
      • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (Pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN 2007)
    • Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. (Pasal 11 ayat (5) PER-32/PJ/2015)
      • Dikecualikan dari ketentuan ini, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. (Pasal 11 ayat (6) PER-32/PJ/2015)

 

  1. TABEL PERBANDINGAN PTKP BERDASARKAN MASA BERLAKUNYA
No. DASAR HUKUM UU Nomor 7 TAHUN 1983 UU Nomor 10 TAHUN 1994 UU Nomor 17 TAHUN 2000 PMK

564/KMK.03/2004

PMK

137/PMK.03/2005

UU Nomor 36 TAHUN 2008 PMK

162/PMK.011/2012

PMK

122/PMK.010/2015

PMK

101/PMK.010/2016

BERLAKU SEJAK 1 Januari 1984 1 Januari 1995 1 Januari 2001 1 Januari 2005 1 Januari 2006 1 Januari 2009 1 Januari 2013 1 Januari 2015 1 Januari 2016
1. Untuk Diri WP OP 960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000 54.000.000
2. Tambahan untuk WP kawin 480.000 864.000 1.440.000  1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000 3.000.000 4.500.000
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 960.00 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000 54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 480.000 864.000 1.440.000  1.200.000 1.200.000 1.320.000 2.025.000 3.000.000 4.500.000
  1.                                                                                                                                catatan : nilai PTKP dalam rupiah

 

  1. TABEL PERBANDINGAN TOTAL PTKP BERDASARKAN STATUS DAN JUMLAH TANGGUNGAN
DASAR HUKUM UU No. 7 TAHUN 1983 (berlaku sejak 1 Januari 1984) UU No. 10 TAHUN 1994 (berlaku sejak 1 Januari 1995) UU No. 17 TAHUN 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) PMK 564/KMK.03/2004 (berlaku sejak 1 Januari 2005) PMK 137/PMK.03/2005 (berlaku sejak 1 Januari 2006) UU No. 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) PMK

162/PMK.011/2012 (berlaku sejak 1 Januari 2013)

PMK

122/PMK.010/2015 (berlaku sejak Tahun Pajak 2015)

PMK

101/PMK.010/2016 (berlaku sejak Tahun Pajak 2016)

Status WP PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp)  PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp) PTKP setahun (Rp)
TK/0 960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000 54.000.000
TK/1 1.440.000 2.592.000 4.320.000 13.200.000 14.400.000 17.160.000 26.325.000 39.000.000 58.500.000
TK/2 1.920.000 3.456.000 5.760.000 14.400.000 15.600.000 18.480.000 28.350.000 42.000.000 63.000.000
TK/3 2.400.000 4.320.000 7.200.000 15.600.000 16.800.000 19.800.000 30.375.000 45.000.000 67.500.000
K/0 1.440.000 2.592.000 4.320.000 13.200.000 14.400.000 17.160.000 26.325.000 39.000.000 58.500.000
K/1 1.920.000 3.456.000 5.760.000 14.400.000 15.600.000 18.480.000 28.350.000 42.000.000 63.000.000
K/2 2.400.000 4.320.000 7.200.000 15.600.000 16.800.000 19.800.000 30.375.000 45.000.000 67.500.000
K/3 2.880.000 5.184.000 8.640.000 16.800.000 18.000.000 21.120.000 32.400.000 48.000.000 72.000.000
K/I/0 2.400.000 4.320.000 11.520.000 25.200.000 27.600.000 33.000.000 50.625.000 75.000.000 112.500.000
K/I/1 2.880.000 5.184.000 12.960.000 26.400.000 28.800.000 34.320.000 52.650.000 78.000.000 117.000.000
K/I/2 3.360.000 6.048.000 14.400.000 27.600.000 30.000.000 35.640.000 54.675.000 81.000.000 121.500.000
K/I/3 3.840.000 6.912.000 15.840.000 28.800.000 31.200.000 36.960.000 56.700.000 84.000.000 126.000.000

 

  1. STATUS WP
    • Status Wajib Pajak terdiri dari : (halaman 32 Lampiran II PER-36/PJ/2015  tentang petunjuk pengisian SPT)
TK/… Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/… Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/… Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
  • Bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami-isteri pisah harta dan penghasilan (PH) atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), angka 10 formulir induk SPT Tahunan PPh OP (kolom PTKP) diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. halaman 32 Lampiran II PER-36/PJ/2015 tentang petunjuk pengisian SPT)
  • PTKP bagi masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 UU PPh) halaman 32 Lampiran II PER-36/PJ/2015 tentang petunjuk pengisian SPT)
  • Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP (halaman 31 Lampiran II PER-36/PJ/2015 tentang petunjuk pengisian SPT)

 

  1. PTKP KARYAWATI
    • PTKP bagi Karyawati adalah: (Pasal 10 ayat (5) dan (6) PMK 252/PMK.03/2008)
      1. Karyawati kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
      2. Karyawati tidak kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
      3. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/ memperoleh penghasilan: besanya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. (Pasal 10 ayat (6) PMK 252/PMK.03/2008)

 

  1. YANG DIMAKSUD DENGAN KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA
    • tambahan nilai PTKP sebesar Rp1.320.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga (Pasal 7 ayat 1 huruf d UU No.36 TAHUN 2008) (sejak 1 Januari 2013 tambahan nilai PTKP ini adalah sebesar Rp2.025.000,00)
      • Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. (Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU No.36 TAHUN 2008)
    • Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :
      1. Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
      2. Sedarah ke samping : Saudara kandung
      3. Semenda lurus : Mertua, anak tiri
      4. Semenda ke samping : Saudara Ipar
    • Dengan demikian saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP.
    • Saudara dari bapak/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

 

  1. BEBERAPA ISTILAH DALAM PTKP
    1. PTKP Per tahun
      • Besarnya PTKP per tahun adalah seperti pada tabel Romawi IV dan V resume ini.
      • Penggunaan PTKP per tahun ini adalah untuk pemotongan PPh pasal 21 selain yang menggunakan PTKP sehari dan PTKP per bulan.
    2. PTKP Per bulan
      • PTKP per bulan adalah PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas)
      • Penggunaan PTKP per bulan digunakan oleh bukan pegawai yang memenuhi 3 syarat, yaitu : (Pasal 10 ayat (2), pasal 13 ayat (1) PER-32/PJ/2015)
        1. Penerima penghasilan merupakan bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan
        2. mempunyai NPWP dan
        3. hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.
      • Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP ini, penerima penghasilan Bukan Pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga (Pasal 13 ayat (2) PER-32/PJ/2015)
    3. PTKP sehari
      • PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. (Pasal 12 ayat (5) PER-32/PJ/2015)

 

© DJP Tax Knowledge Base

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.